News

sewakantor-update.com

Pengembang Harap Perizinan Properti di Ibu Kota Baru Dipermudah

Pengembang Harap Perizinan Properti di Ibu Kota Baru Dipermudah

Pengembang Harap Perizinan Properti di Ibu Kota Baru Dipermudah.

Baru-baru ini sedang hangat-hangatnya berita tentang pemindahan ibu kota baru Indonesia. Mungkin bagi beberapa masyarakat tidak begitu berpengaruh dengan adanya ibu kota baru. Namun bagi pegiat bisnis dibidang properti sangatlah penting. Pembangunan properti di calon ibu kota baru membutuhkan kerja sama antara pemerintah serta pengembang swasta untuk membangun pasar properti di calon ibu kota baru.

Salah satunya adalah Assistant Vice President Marketing Agung Podomoro Land Tbk. Alvin Andronicus mengatakan bahwa pihaknya siap dan mendukung pemindahan ibu kota. Pengembang menunggu pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sebelum pengembang swasta ikut serta dalam pembangunannya. Jadi antara swasta dan pemerintah akan saling bersinergi dalam merealisasikannya.

Ibukota Baru Masih Butuh Infrastruktur

Menurut Alvin, Calon ibu kota baru masih memiliki infrastruktur 0 persen. Alvin berharap pemerintah membangun infrastruktur terlebih dahulu seperti aksesbilitas serta Rancangan Usaha Tata Ruang (RUTR). Setelah itu beres kemudian kami atau pengembang property swasta akan membangun. Pengembang membutuhkan insentif seperti kemudahan perizinan dalam pembangunan proyek komersial.

Alvin mengatakan kami akan mendukung, namun saat ini proses dan biaya perizinan terlalu ribet. Kami membutuhkan perizinan yang mudah sehingga developer dan pengusaha yang berpengalaman dapat membangun proyek. Selain itu, Alvin meyakini pemindahan Ibu Kota membutuhkan kawasan residensial terlebih dahulu sebagai hunian tinggal para aparat negara (ASN) dan Polri, baru disusul dengan perkantoran yang disiapkan serta masterplan.

Alvin berharap pembangunan ibu kota baru dapat menyerap daya tarik masyarakat untuk tinggal sehingga pasar properti yang dibangun mudah terserap. Apabila ibu kota dibangun, katanya, maka lambat laun pasar mikro ekonomi akan ikut berkembang.

Dilain kesempatan, Direktur Ciputra Grup Harun Hajadi mengatakan bahwa pembangunan properti tidak dapat dipaksakan apabila demand belum memadai. Menurutnya, apabila demand tinggi maka para pengembang properti akan membangun dan pasar akan menyerap. Pasar properti tidak bisa dipaksakan, pertama harus ada demand dulu. Baru kemudian pasar properti akan terbangun. Selain itu, Harun juga tidak memungkiri pasar ASN akan sangat tinggi, serta hotel-hotel akan berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukkan peluang bisnis Hotel akan marak.

Pandangan DPP Real Estate Indonesia (REI)

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menuturkan, dalam pengembangan Ibu Kota baru pemerintah perlu melibatkan stakeholder yang ahli masing-masing bidang untuk bekerja sama, termasuk pelaku usaha. Sebagai ‘Kepala Proyek’, pemerintah dapat menentukan peran masing-masing stakeholder, seperti pihak swasta, akademisi atau peneliti, BUMN, dan perbankan. Kalau kita jadi patner untuk pembangunan Ibu Kota baru, dari swasta pasti siap danbisa berperan. Tinggal berbagi tugas dengan yang lainnya. Pengusaha tentunya tertarik karena nantinya ada captive market yang menjadi pasar.

Dari sisi properti, sebuah kota tentunya membutuhkan hunian, gedung, ruang komersil, ruang pertemuan, hotel, pusat perbelanjaan, sarana rekreasi, dan sebagainya. Di sinilah pengusaha properti dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut Eman, sapaan akrabnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kota baru. Pertama, aspek geografis, mencakup perhitungan potensi bencana, tanah gambut atau bukan, dan ketersediaan infrastruktur awal seperti listrik, air, serta akses jalan.

Diharapkan lokasi Ibu Kota baru nantinya tidak jauh dari pelabuhan, sehingga biaya logistik dalam pengembangannya tidak membengkak. Kedua, persoalan investasi, seperti kebutuhan pendanaan dan sumbernya dari mana saja. Hal ini juga mencakup insentif bagi pihak swasta yang menjadi pionir dalam pembagunan kota baru. Ketiga, security tanah, sehingga pemerintah perlu mengendalikan tata ruang dan mengimplementasikan tata ruang tersebut dengan baik. Perencanaan tanah juga mencakup tahapan pembangunan proyek di setiap lokasi.

Keempat, untuk menciptakan kota baru, perlu adanya regulasi, sehingga pengerjaan proyek memiliki kejelasan landasan hukum. Pemerintah juga harus mendesain pengelolaan Ibu Kota baru, apakah setara dengan Pemerintah Kota (Pemkot) atau dibentuk Badan Pengelola (BP) seperti Batam.

Baru-baru ini sedang hangat-hangatnya berita tentang pemindahan ibu kota baru Indonesia. Mungkin bagi beberapa masyarakat tidak begitu berpengaruh dengan adanya ibu kota baru. Namun bagi pegiat bisnis dibidang properti sangatlah penting. Pembangunan properti di calon ibu kota baru membutuhkan kerja sama antara pemerintah serta pengembang swasta untuk membangun pasar properti di calon ibu kota baru.

Salah satunya adalah Assistant Vice President Marketing Agung Podomoro Land Tbk. Alvin Andronicus mengatakan bahwa pihaknya siap dan mendukung pemindahan ibu kota. Pengembang menunggu pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sebelum pengembang swasta ikut serta dalam pembangunannya. Jadi antara swasta dan pemerintah akan saling bersinergi dalam merealisasikannya.

Menurut Alvin, Calon ibu kota baru masih memiliki infrastruktur 0 persen. Alvin berharap pemerintah membangun infrastruktur terlebih dahulu seperti aksesbilitas serta Rancangan Usaha Tata Ruang (RUTR). Setelah itu beres kemudian kami atau pengembang property swasta akan membangun. Pengembang membutuhkan insentif seperti kemudahan perizinan dalam pembangunan proyek komersial.

Alvin mengatakan kami akan mendukung, namun saat ini proses dan biaya perizinan terlalu ribet. Kami membutuhkan perizinan yang mudah sehingga developer dan pengusaha yang berpengalaman dapat membangun proyek. Selain itu, Alvin meyakini pemindahan Ibu Kota membutuhkan kawasan residensial terlebih dahulu sebagai hunian tinggal para aparat negara (ASN) dan Polri, baru disusul dengan perkantoran yang disiapkan serta masterplan.

Alvin berharap pembangunan ibu kota baru dapat menyerap daya tarik masyarakat untuk tinggal sehingga pasar properti yang dibangun mudah terserap. Apabila ibu kota dibangun, katanya, maka lambat laun pasar mikro ekonomi akan ikut berkembang.

Dilain kesempatan, Direktur Ciputra Grup Harun Hajadi mengatakan bahwa pembangunan properti tidak dapat dipaksakan apabila demand belum memadai. Menurutnya, apabila demand tinggi maka para pengembang properti akan membangun dan pasar akan menyerap. Pasar properti tidak bisa dipaksakan, pertama harus ada demand dulu. Baru kemudian pasar properti akan terbangun. Selain itu, Harun juga tidak memungkiri pasar ASN akan sangat tinggi, serta hotel-hotel akan berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukkan peluang bisnis Hotel akan marak.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menuturkan, dalam pengembangan Ibu Kota baru pemerintah perlu melibatkan stakeholder yang ahli masing-masing bidang untuk bekerja sama, termasuk pelaku usaha. Sebagai ‘Kepala Proyek’, pemerintah dapat menentukan peran masing-masing stakeholder, seperti pihak swasta, akademisi atau peneliti, BUMN, dan perbankan. Kalau kita jadi patner untuk pembangunan Ibu Kota baru, dari swasta pasti siap danbisa berperan. Tinggal berbagi tugas dengan yang lainnya. Pengusaha tentunya tertarik karena nantinya ada captive market yang menjadi pasar.

Dari sisi properti, sebuah kota tentunya membutuhkan hunian, gedung, ruang komersil, ruang pertemuan, hotel, pusat perbelanjaan, sarana rekreasi, dan sebagainya. Di sinilah pengusaha properti dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut Eman, sapaan akrabnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kota baru. Pertama, aspek geografis, mencakup perhitungan potensi bencana, tanah gambut atau bukan, dan ketersediaan infrastruktur awal seperti listrik, air, serta akses jalan.

Diharapkan lokasi Ibu Kota baru nantinya tidak jauh dari pelabuhan, sehingga biaya logistik dalam pengembangannya tidak membengkak. Kedua, persoalan investasi, seperti kebutuhan pendanaan dan sumbernya dari mana saja. Hal ini juga mencakup insentif bagi pihak swasta yang menjadi pionir dalam pembagunan kota baru. Ketiga, security tanah, sehingga pemerintah perlu mengendalikan tata ruang dan mengimplementasikan tata ruang tersebut dengan baik. Perencanaan tanah juga mencakup tahapan pembangunan proyek di setiap lokasi.

Keempat, untuk menciptakan kota baru, perlu adanya regulasi, sehingga pengerjaan proyek memiliki kejelasan landasan hukum. Pemerintah juga harus mendesain pengelolaan Ibu Kota baru, apakah setara dengan Pemerintah Kota (Pemkot) atau dibentuk Badan Pengelola (BP) seperti Batam.

Artikel : https://sewakantor-update.com

Related News :

Jangan Pinjam Uang Online Sebelum Pahami Hal ini.

Harga Sewa Mal Kelas Atas Stabil Menanjak.

WhatsApp chat